SURABAYA, 11 JANUARI 2026 — Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur sepanjang 2025 dinilai sebagai capaian positif yang harus dijaga melalui kebijakan dan program konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penguatan sektor pertanian dinilai penting agar kesejahteraan petani tetap terjaga dan NTP berpeluang kembali meningkat pada 2026.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menyikapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat NTP Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 118,96. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 3,95 persen dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
“Kenaikan NTP ini sesuai harapan dan mencerminkan hasil panen masa tanam ketiga 2025 yang sangat baik. Ini bisa menjadi titik balik kesejahteraan petani. Harapannya, pada 2026 posisi ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujar Wiwin.
Menurut Wiwin, tren positif tersebut perlu dijaga agar tidak kembali mengalami penurunan. Ia menekankan pentingnya kesiapan menghadapi panen masa tanam pertama yang masih bertepatan dengan musim hujan, terutama dalam penanganan pascapanen.
“Pengeringan gabah harus dipersiapkan dengan baik agar kualitas dan harga jual tetap tinggi, sehingga NTP petani bisa stabil,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim ini mendorong sejumlah langkah strategis dari Pemprov Jatim, antara lain stabilisasi harga dengan penetapan harga minimum produk pertanian agar petani memperoleh kepastian dan keuntungan yang layak.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian agar produk panen memiliki nilai tambah, serta dukungan pemasaran agar hasil pertanian dapat dijual lebih efektif dan kompetitif.
Wiwin juga mendorong penyediaan kredit pertanian yang mudah dan terjangkau untuk membantu petani meningkatkan kapasitas usaha. Di samping itu, pengembangan pasar dinilai penting agar jangkauan pemasaran semakin luas dan harga jual lebih menguntungkan.
Tak kalah penting, ia menyoroti perlunya program subsidi untuk menekan biaya produksi, asuransi pertanian guna melindungi petani dari risiko gagal panen, serta pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian secara berkelanjutan.
Perhatian terhadap infrastruktur pertanian juga menjadi sorotan. Wiwin menilai masih banyak kawasan pertanian yang membutuhkan perbaikan akses jalan, irigasi, dan fasilitas gudang.
“Infrastruktur pertanian sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas. Masih banyak wilayah yang belum memadai dan berdampak langsung pada hasil panen petani,” pungkas legislator dari Dapil Jombang–Mojokerto tersebut.